5 Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia

Standard

a. Budi Utomo
Seorang dokter Jawa bernama dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1906 dan 1907 meng-adakan perjalanan kampanye di kalangan priyayi di pulau Jawa. Ia menyampaikan pendapat untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan. Pendidikan ini akan diusahakan sendiri tanpa bantuan pemerintah kolonial dengan mendirikan Dana Pelajar atau Studiefonds, untuk
membantu para pelajar yang kurang mampu agar dapat
melanjutkan sekolah.


Dalam perjalanannya, pada akhir tahun 1907 dr. Wahidin
Sudirohusodo bertemu dengan Sutomo, mahasiswa STOVIA
di Jakarta. Sutomo menyampaikan gagasan dr. Wahidin Sudirohusodo kepada teman-temannya di STOVIA. Mahasiswa-mahasiswa STOVIA yang sudah memiliki citacita meningkatkan kedudukan dan martabat bangsa itu terdorong oleh kampanye yang dilakukan dr. Wahidin Sudirohusodo.
Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dan kawan-kawannya berkumpul di ruang anatomi gedung STOVIA. Mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Para mahasiswa yang tergabung dalam Budi Utomo ini adalah Sutomo sebagai ketua, Moh. Sulaeman sebagai Wakil Ketua, Gondo Suwarno sebagai Sekretaris I, Gunawan Mangunkusumo sebagai Sekretaris II, Angka sebagai bendahara, Muhammad Saleh dan Suwarno sebagai komisaris. Juga beberapa nama lain yakni Suwardi, Samsu, Suradji, Sudibyo, dan Gumbrek. Dari bulan Mei sampai awal Oktober 1908, Budi Utomo merupakan organisasi pelajar dengan intinya pelajar STOVIA. Tujuan organisasi ini dirumuskan secara samarsamar, yaitu kemajuan bagi Hindia, di mana jangkauan geraknya pada penduduk Jawa dan Madura. Dalam waktu singkat di beberapa kota berdiri cabang-cabang Budi Utomo yakni Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo.

Pada tanggal 3 – 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta. Dalam kongres itu ditetapkan tujuan Budi Utomo adalah kemajuan yang selaras (harmonis) buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, dan kebudayaan (kesenian dan ilmu). Sebagai ketua Pengurus Besar yang pertama dipilih R.T.A. Tirtokusumo, bupati Karanganyar. Ia menjabat sampai tahun 1911.
Kemudian jabatan ketua Budi Utomo berturut-turut adalah Pangeran Aryo Notodirodjo (1911-1914), R.Ng. Wedyodipuro (Radjiman Wedyodiningrat) tahun 1914-1915, kemudian R.M. Ario Suryo Suparto (1915). Setelah kepengurusan Budi Utomo dipegang golongan tua maka para pelajar menyingkir dari barisan depan.
Budi Utomo semakin lamban kegiatannya setelah keluarnya Cipto Mangunkusumo dan Suryodiputro. Aktivitas Budi Utomo pada waktu itu terbatas pada penerbitan Majalah Goeroe Desa. Sejak tahun 1912 ketika Pangeran Notodirodjo menjabat
ketua, Budi Utomo berusaha mengejar ketinggalan tetapi tidak banyak hasilnya Partij.
Sejak pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1919 terlihat usaha-usaha Budi Utomo terjun ke bidang politik. Akan tetapi karena tidak mendapat dukungan massa maka kedudukan secara politik kurang begitu penting. Namun ada hal yang penting yakni bahwa Budi Utomo merupakan organisasi sosial
kebangsaan yang pertama berdiri di Indonesia dan di situlah terdapat benih semangat nasional yang pertama. Oleh karena itu tanggal kelahiran Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.

b. Sarekat Islam (SI)
Pada tahun 1909, Raden Mas Tirtoadisuryo mendirikan perkumpulan dagang di Jakarta dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI). H. Samanhudi seorang pedagang batik dari Laweyan Solo merasa tertarik dengan organisasi dagang ini. Akhirnya ia mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo pada akhir tahun 1911. Tujuannya adalah untuk memajukan agama, dan untuk memperkuat diri bagi golongan pedagang-pedagang Indonesia terhadap pedagang-pedagang Cina. Pada waktu itu pedagang Cina memegang peranan penting dalam leveransir bahan-bahan yang diperlukan oleh perusahaan batik. Dalam mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo, H. Samanhudi mengajak pedagang-pedagang batik terkenal di antaranya
M.Asmodimejo, M. Kertotaruno, M. Sumowerdoyo, dan H.M. Abdulrajak. Organisasi yang baru didirikan tersebut diketuai oleh H. Samanhudi. Berdirinya Sarekat Islam selain didorong oleh faktor ekonomi juga dilandasi oleh faktor agama.

Pada tanggal 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam. Hal ini dilakukan atas saran Haji Oemar Said Tjokroaminoto, seorang pelajar Indonesia yang bekerja pada perusahaan dagang di Surabaya. Alasan perubahan nama ini adalah agar perkumpulan itu jangkauannya lebih luas tidak terbatas pada golongan pedagang saja.
Tujuan Sarekat Islam sesuai anggaran dasarnya adalah sebagai berikut.
1) Memajukan perdagangan.
2) Memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesulitan.
3) Memajukan kepentingan rokhani dan jasmani dari penduduk asli.
4) Memajukan kehidupan agama Islam.

Dalam waktu singkat Sarekat Islam berhasil mendapat anggota di kalangan rakyat banyak sehingga meluas menjadi organisasi massa yang pertama di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Budi Utomo yang dalam praktiknya hanya beranggotakan
rakyat dari golongan atas.

Walaupun tujuan Sarekat Islam yang dirumuskan tidak bersifat politik, akan tetapi kegiatan-kegiatannya memperjuangkan keadilan dan kebenaran dari penindasan pemerintah kolonial. Kenyataan ini membuat pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir. Oleh karena itu, yang mendapat ijin pendirian hanya tingkat lokal/cabang. Sedangkan ijin pendirian Sarekat Islam tingkat pusat ditolak.

Kongres pertama Sarekat Islam dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1913 di Surabaya dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto. Dalam kongres ini, beliau menerangkan bahwa Sarekat Islam bukan partai politik dan tidak beraksi melawan pemerintah Belanda. Pada waktu itu anggota Sarekat Islam semakin bertambah. Di Jakarta berjumlah kurang lebih 12.000 anggota.
Kongres Sarekat Islam kedua dilaksanakan di Solo.

Kongres kedua ini memutuskan bahwa Sarekat Islam hanya
terbuka bagi rakyat biasa sedangkan pegawai pangreh praja
tidak boleh menjadi anggota. Hal ini dimaksudkan agar Sarekat
Islam tetap merupakan organisasi rakyat. Perkembangan Sarekat Islam semakin pesat. Pada tahun 1914 telah berdiri 56 Sarekat Islam Cabang. Pada bulan Februari 1915, Pimpinan Sarekat Islam membentuk pengurus pusat yang dikenal dengan Central Sarekat Islam (CSI) yang berkedudukan di Surabaya. Sebagai ketua kehormatan adalah H. Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto sebagai ketua, dan Raden Gunawan sebagai wakil ketua. Pada tanggal 18 Maret 1916, Central Sarekat Islam ini mendapat pengakuan dari pemerintah Hindia – Belanda. Beberapa tokoh Sarekat Islam yang lain adalah Abdul Muis,
Wignyodisastro, dan Soewardi Soerjaningrat. Ketiga orang ini merupakan pengurus SI di Bandung. Tokoh lain yang bergabung ialah K.H. Agus Salim.

Pada tanggal 17 – 24 Juni 1916, diadakan kongres Sarekat Islam yang ketiga di Bandung. Kongres ini dinamakan Kongres (SI) Nasional Pertama. Jumlah cabang SI ada 50, dan jumlah semua anggota pada waktu itu sudah mencapai 800.000. Dalam
kongres ini, SI mulai melontarkan pernyataan bahwa rakyat perlu diberi kesempatan berpartisipasi dalam politik

Pada tanggal 20 – 27 Oktober 1917, SI mengadakan kongres yang keempat (Kongres Nasional Kedua) di Jakarta. Dalam kongres ini di tubuh SI terdapat perbedaan pendapat. Abdul Muis menyatakan perlunya SI berpartisipasi dalam Volksraad. Sebaliknya, Semaun dan sebagian kecil pimpinan SI menolak ikut dalam Volksraad. Perpecahan di dalam tubuh SI ini memberikan peluang kepada H.J.F.M. Sneevliet dari golongan sosialis untuk memengaruhi sejumlah anggota SI Semarang
agar menjadi anggota ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging). Dengan taktik infiltrasi inilah golongan sosialis berhasil menyusup ke dalam tubuh SI. Seorang tokoh komunis yang pernah tinggal di Moskwa, Darsono menyatakan tidak percaya pada kepemimpinan HOS. Tjokroaminoto.

Memasuki tahun 1920 Sarekat Islam pecah menjadi dua yaitu:
1) SI yang berpaham Islam, dikenal dengan SI Putih atau golongan kanan. Kelompok ini dipimpin H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryopranoto yang berpusat di Yogyakarta.
2) SI yang berpaham Marxisme atau Komunisme, dengan SI Merah atau golongan kiri. Kelompok ini dipimpin Semaun yang berpusat di Semarang.

Pada akhir tahun 1921 (dalam kongres keenam) diputuskan adanya disiplin partai yakni larangan anggota SI merangkap dua keanggotaan partai politik. Dengan demikian kelompok Semaun dapat terdepak dari SI. Pada tahun 1923, kelompok Semaun ini secara resmi diakui sebagai cabang Partai Komunis Indonesia dengan nama Sarikat Rakyat.

Pada tanggal 17-20 Februari 1923, SI menyelenggarakan Kongres Nasional ketujuh di Madiun. Nama SI pada waktu itu diubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian atas pengaruh dr. Sukiman yang baru pulang dari Belanda, PSI diubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Dalam perkembangannya PSII pecah menjadi dua kelompok yakni kelompok Sukiman yang menghendaki PSII menekankan pada asas kebangsaan, dan kelompok HOS Tjokroaminoto yang
menekankan pada asas agama. Kelompok Sukiman mendirikan partai baru yakni Partai Islam Indonesia (PARII). Pada tahun 1940, PSII pecah lagi menjadi PSII Kartosuwiryo. Inilah perkembangan Sarekat Islam di mana untuk mencapai tujuannya harus menghadapi berbagai tantangan.

c. Indische Partij (IP)
Indische Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendirinya Dr. E.F.E. Douwes Dekker sebagai ketua sedangkan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan dr. Tjipto Mangunkusumo sebagai wakil ketua. Ketiga tokoh ini kemudian dikenal dengan ”Tiga Serangkai”.
Adapun tujuan Indische Partij seperti yang termuat dalam anggaran dasar yaitu membangunkan patriotisme semua
”Indiers” terhadap tanah air. Juga untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Untuk mencapai tujuan
tersebut ditetapkan cara-cara sebagai berikut.
1) Memelihara nasionalisme dengan cara meresapkan cita-cita kesatuan bangsa Indonesia.
2) Memberantas rasa kesombongan rasial.
3) Memberantas usaha-usaha untuk membangkitkan kebencian antar-agama.
4) Berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Indonesia (Hindia).
5) Memperbesar pengaruh pro Hindia (Indonesia) di dalam pemerintahan.
6) Memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dengan memperkuat mereka yang lemah ekonominya.

Sebagai media untuk menyebarluaskan pandangan-pandangan Indische Partij digunakan surat kabar De Express. Melalui surat kabar ini Indische Partij berkembang ke berbagai daerah. Hal ini terbukti didirikannya 30 cabang IP dengan anggota sejumlah 7.300 orang yang sebagian besar merupakan Indo-Belanda, sedangkan jumlah anggota bangsa Indonesia 1500 orang.
Melihat tujuan dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan di atas dapat dikatakan bahwa Indische Partij merupakan partai politik yang pertama kali di Indonesia. Permohonan ijin pendirian partai ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda
dan Indische Partij dinyatakan sebagai partai terlarang dengan alasan organisasi itu berdasar politik dan mengancam keamanan umum.
Pada waktu pemerintah kolonial Belanda hendak merayakan ulang tahun ke-100 kemerdekaan Negeri Belanda dari penjajahan Perancis, di Bandung dibentuklah ”Komite Bumiputera”. Komite ini menerbitkan tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul ”Als ik een Nederlander was …” Yang isinya merupakan sindiran tajam mengenai ketidakadilan di daerah jajahan. Dengan alasan kegiatan komite ini berbahaya maka pada bulan Agustus 1913 ketiga tokoh Indische Partij dijatuhi hukuman buangan. Douwes Dekker dibuang ke Timor Kupang, dr. Tjipto Mangunkusumo dibuang ke Banda, dan Suwardi Suryaningrat dibuang ke Bangka. Tetapi atas permintaan mereka sendiri pembuangan itu dipindahkan ke negeri Belanda. Kesempatan di negeri Belanda itu oleh mereka digunakan untuk menambah dan memperdalam ilmu.
Dengan kepergian ketiga pemimpin tersebut maka kegiatan Indische Partij makin lemah. Kemudian Indische Partij berganti nama menjadi Partai Insulinde dengan asas utamanya mendidik suatu nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita persatuan bangsa.
Kembalinya Douwes Dekker dari negeri Belanda tidak banyak berarti bagi perkembangan Partai Insulinde. Pada bulan Juni 1919 partai ini berganti nama menjadi National Indische Partij (NIP), namun partai ini tidak banyak berpengaruh terhadap rakyat. Sedangkan pembebasan hukuman terhadap Suwardi Suryaningrat dilakukan pada bulan Juli 1918. Kemudian ia berjuang di bidang pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa.
Dari uraian di atas, perjuangan Indische Partij besar sekali pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia, antara lain dengan propaganda nasionalisme Hindia dan aksi mencapai kemerdekaan kelak, juga sebagai pembangun semangat, Douwes Dekker sangat berjasa terhadap bangsa Indonesia. Para tokoh Indische Partij berani untuk kepentingan pribadi atau golongan.

d. Partai Komunis Indonesia (PKI)
Pada masa sebelum Perang Dunia I, paham komunis masuk ke Indonesia dibawa oleh seorang pimpinan buruh Negeri Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet. Ia adalah anggota Partai Buruh Sosial Demokrat atau Sociaal Democratische Arbeiderspartij.
Semula ia tinggal di Surabaya sebagai staf redaksi sebuah surat kabar kemudian dipindahkan ke Semarang dan menjadi sekretaris pada Semarangse Handelsblad.

Pada tanggal 9 Mei 1914, Sneevliet bersama rekan-rekannya, J.A. Brandsteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma, mendirikan organisasi yang dinamakan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Haluan organisasi ini adalah Marxisme.
Pada mulanya ISDV tidak berkembang, maka untuk mencari anggota mereka cara menyusup ke tubuh partai-partai lain. Ketika tidak berhasil, mereka mendekati Insulinde maka diarahkan ke dalam Sarekat Islam. Taktik ini berhasil sehingga SI pecah menjadi dua kubu dan muncullah pemimpin ranting dalam ISDV yang berhaluan marxis seperti Semaun dan Darsono.
Pada tanggal 23 Mei 1920, oleh Baars, Bergsma, dan Semaun beserta kawankawannya, ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia. Kemudian pada bulan Desember 1920, Partai ini diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Susunan pengurus baru organisasi ini, antara lain Semaun sebagai ketua, Darsono sebagai wakil ketua, Bergsma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara, Baars, Sugono, dan lain-lain sebagai anggota pengurus.
Pada tahun 1923, PKI semakin kuat dengan bergabungnya tokoh-tokoh seperti Alimin Prawirodirdjo (pemimpin SI merah) dan Musso (dari PKI cabang Jakarta). Setelah merasa kuat, PKI melakukan aksinya dengan mengobarkan pemberontakan
di Jakarta pada tanggal 13 November 1926, disusul dengan tindakan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta pemberontakan di Sumatra Barat pada tanggal 1 Januari 1927. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan PKI ini merupakan tindakan yang sia-sia karena massa PKI sama sekali tidak siap di samping organisasinya masih kacau. Pemberontakan PKI ini mengakibatkan korban ribuan rakyat dihasut untuk ikut serta dalam pemberontakan sehingga sekitar 13.000 orang ditangkap, mereka yang dihukum sejumlah 4.500 orang, dan yang dibuang ke Tanah Merah, Digul Atas, Irian Jaya sekitar 1.300 orang. Oleh Pemerintah Hindia Belanda, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Akibat buruk lainnya yang menimpa perjuangan bangsa Indonesia akibat pemberontakan PKI adalah berupa penindasan yang luar biasa terhadap para pemimpin perjuangan. Itulah suatu tindakan PKI yang merugikan
perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

e. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Pada tahun 1925, Ir. Soekarno mendirikan perkumpul-an Algeemene Studie Club di Bandung. Atas insiatif perkumpulan ini maka pada tanggal 4 Juli 1927 berdirilah partai politik baru yaitu Partai Nasional Indonesia. Para pendirinya adalah Ir. Soekarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. Dari 8 orang pendiri ini, 5 orang merupakan mantan anggota Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda.

Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia Merdeka. Adapun asasnya adalah Self help, non kooperatif, dan marhaenisme. Pada waktu rapat di Bandung tanggal 17 – 18 Desember 1927, PNI dapat menggalang persatuan dengan Partai Sarekat Islam Indonesia, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranche Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studieclub, dan Algeemene Studieclub dengan membentuk Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI). Permufakatan ini bertujuan menyatukan aksi dalam menghadapi imperialisme Belanda. Dalam Kongres PNI yang pertama di Surabaya (27 – 30 Mei 1928) disyahkan susunan pengurus seperti berikut:
1) Ketua : Ir. Soekarno
2) Sekretaris/Bendahara : Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo
3) Anggota : Dr. Samsi Sastrowidagdo, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, dan Ir. Anwari.

Dalam kongres ini juga disahkan program kegiatan yang
meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dengan program yang jelas diperkuat dengan propaganda-propaganda Ir. Soekarno sebagai seorang ahli pidato, maka PNI dalam waktu singkat banyak memperoleh dukungan massa mulai dari Jawa Barat sampai seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Kongres PNI yang kedua tanggal 18 – 20 Mei 1929 di Jakarta, menetapkan untuk memilih kembali pengurus PB PNI yang lama. Di samping itu juga memutuskan program kegiatan di bidang ekonomi/sosial dan politik. Di bidang ekonomi/sosial antara lain menyokong perkembangan Bank Nasional Indonesia, mendirikan koperasi-koperasi, mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan lain-lain. Sedangkan di bidang politik, mengadakan hubungan dengan Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan menunjuk Perhimpunan Indonesia sebagai wakil PPPKI di luar negeri.

Melihat sepak terjang PNI yang gigih dan semakin memperoleh simpati rakyat Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menjadi semakin cemas. Pada akhir tahun 1929 tersebar desas-desus PNI akan melakukan pemberontakan pada awal tahun 1930. Maka berdasarkan desas-desus ini pada tanggal 24 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan dan menangkap empat tokoh PNI, yaitu Ir. Soekarno, Gatot Mangkuprodjo, Maskoen, dan Soepriadinata. Mereka diajukan
di depan pengadilan Bandung. Dalam proses peradilan itu Ir. Soekarno melakukan pembelaan dengan judul ”Indonesia Menggugat” akan tetapi hakim kolonial tetap menjatuhi hukum penjara kepada keempat tokoh ini.
Penangkapan terhadap para tokoh PNI merupakan pukulan berat dan menggoyahkan partai. Pada kongres luar biasa tanggal 25 April 1931 diputuskan untuk membubarkan PNI. Hal ini menyebabkan pro dan kontra. Mereka yang setuju PNI dibubarkan mendirikan Partai Indonesia (Partindo) dipimpin Mr. Sartono. Sedangkan yang tidak setuju PNI dibubarkan masuk ke dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) dipimpin Moh. Hatta dan Syahrir.

 

Itulah 5 Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Sebetulnya masih banyak organisasi lainnya. Namun, untuk SMA jurusan IPA, sekiranya hanya 5 organisasi saja yang dipelajari.

Source: Handika

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s